Edukasi Party Identification, PPI Gelar Seminar Nasional untuk Hadapi Pemilu 2024
Memasuki musim pemilihan umum di tahun 2024 nanti, Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) menggelar seminar nasional yang bertema "Masih Pentingkah Party Identification Hari ini?". Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung Rektorat lantai 3 Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus), Selasa (20/06/2023).
Dihadiri langsung oleh Wakil Dekan 1 FDKI, Dr. Ahmad Zaini, Lc., M.S.I, seminar tersebut mengundang narasumber dari Kepala Program Studi PPI, Dr. Ozi Setiadi, MA.Pol., Pakar dan Pengamat Politik, Dr. Akhmad Fatoni, MA., dan Dosen Psikologi Politik UNS, Moh. Abdul Hakim, Ph.D. Seminar kali ini berjalan lancar dengan pembahasan materi yang lebih mendalam.
Kaprodi PPI, Ozi Setiawan mengatakan bahwa keberadaan partai politik sangatlah penting, karena berkaitan dengan penegakan demokrasi. Disamping itu, partai politik juga memiliki peranan di dalam demokrasi, yaitu sebagai political representation, policy formation, political education, voter mobilization, supervision against government, dan political development.
"Kalau kita sebagai seorang sarjana Pemikiran Politik Islam kemudian menganggap partai politik tidak penting dalam demokrasi itu adalah kekeliruan", terangnya.
Dosen Psikologi Politik UNS, Moh. Abdul Hakim menjelaskan iklim politik di Indonesia yang berkaitan dengan party Identification. Berdasarkan data hasil survei menunjukkan bahwa puncak partyID di Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat dari melemahnya ikatan emosional pemilih dengan partai politik.
Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan bahwa puncak partyID di Indonesia terjadi pada tahun 1999 dengan kerelawanan politik sangat kuat, bahkan banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk melakukan konvoy saat itu. Disisi lain, rendahnya partyID mengakibatkan dampak seperti meningkatnya biaya politik, menurunnya kualitas representasi politik, melemahnya kontrol sosial terhadap partai politik dan calon, serta menurunnya tingkat partisipasi politik.
"Ditahun 2014 tingkat partyID tinggal sembilan persen, hanya rentang 19 tahun ikatan emosional pemilih dengan partai itu turun. Ini menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi dengan partyID paling rendah", tegasnya.
Pakar dan Pengamat Politik, Dr. Akhmad Fatoni mengungkapkan bahwa banyak masyarakat Indonesia ketika melakukan pemilihan, mereka tidak menggunakan pemikiran yang rasional, tetapi pemilihan tersebut didasarkan pada kepentingan sesaat. Permasalahan sistem rasional juga diakibatkan oleh para pemimpin politik yang diberikan otoritas individual tanpa adanya pertimbangan orang-orang disekitar.
Menurutnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi itu dapat ditangani melalui keteladanan elit politik dan penegakan hukum yang adil. Perilaku masyarakat baik tidaknya itu ditentukan oleh bagaimana perilaku pemimpinnya.
"Ketika pemilu, kita ini sedang mencari donatur untuk lembaga dan organisasi atau untuk dijadikan pemimpin negara?", ucapnya. (Nada)